Kurikulum 2013 Lebih Cocok Untuk Golongan Atas

0 komentar
JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM--Kurikulum baru yang nantinya akan menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini dinilai hanya sesuai untuk anak-anak yang berasal dari golongan menengah ke atas saja. Padahal salah satu maksud dari penerapan kurikulum baru ini agar metode yang muncul di sekolah internasional juga dapat dirasakan seluruh sekolah di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan bahwa kurikulum baru nanti akan sulit dikembangkan pada sekolah di seluruh Indonesia. Untuk sekolah yang didominasi oleh siswa dari golongan menengah ke atas kurikulum ini masih dapat berjalan tapi tidak sebaliknya.

"Kurikulum 2013 ini hanya menguntungkan kelas sosial ekonomi menengah ke atas saja menurut saya," kata Retno saat jumpa pers Catatan Akhir Tahun 2012 di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Seperti diketahui, metode pembelajaran mengandalkan observasi ini sebenarnya sudah diterapkan di sekolah internasional yang ada di Indonesia. Tidak hanya sekolah internasional, sekolah-sekolah yang dikelola oleh perorangan atau yayasan juga sudah menggunakan metode ini dan memang hasilnya lebih baik.

Namun menurut Retno, hal tersebut dapat diaplikasikan pada sekolah semacam itu karena sumber daya tenaga pendidiknya dicukupi secara kesejahteraannya. Kemudian fasilitas untuk anak-anak selama di sekolah juga terpenuhi dan tidak pernah kekurangan.

"Nah kita sekolah biasa ini, fasilitas ya tidak selengkap mereka. Guru-gurunya kesejahteraan masih bermasalah, kualitasnya juga beragam," ujar Retno.

"Mungkin di Jakarta masih bisa. Tapi coba di daerah pelosok. Anak-anak berangkat sekolah saja susah, fasilitasnya seadanya dan gurunya juga pas-pasan, bisa jalan nggak kira-kira," imbuhnya.

Untuk itu, KTSP yang hendak diganti ini sebenarnya sudah sesuai dan dapat diterima karena masing-masing sekolah mengetahui kondisi lapangan sehingga metode pembelajarannya dapat dicari yang sesuai. Jika memang tidak mencapai target yang diharapkan selama enam tahun ini, maka pemerintah harusnya mengevaluasi dan membenahi bukan malah mengganti.

"KTSP sudah cocok. Hanya kalau memang guru masih tertatih bikin silabus, ya terus dilatih dan terus dibina. Saya yakin teman-teman guru bisa selama pelatihannya berkelanjutan," tandasnya.

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2012/12/28/kurikulum-2013-hanya-cocok-untuk-golongan-atas?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Pendaftaran SNPTN 2013 Gratis

0 komentar


Jakarta --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memutuskan pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2013 tidak dipungut biaya, alias gratis.
Pembebasan biaya pendaftaran SNMPTN pada tahun ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan minat lulusan SMA/SMK dan sederajat untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi.  "Ini amanat undang-undang," kata Mendikbud Mohammad Nuh dalam jumpa pers sekaligus peluncuran SNMPTN 2013 di Graha Utama Kemdikbud, Jakarta, (10/12).
Menteri Nuh mengatakan, Kemdikbud bertekad agar perluasan akses yang berkeadilan terus dilakukan supaya hak anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan seluas-luasnya dapat terpenuhi. “Sebisa mungkin kita memberikan layanan yang terbaik, termasuk bagi mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi,” tuturnya. Untuk menyelenggarakan SNMPTN 2013, Kemdikbud mengalokasikan anggaran sebesar 100 milyar rupiah.
Dalam jumpa pers dan Peluncuran SNMPTN 2013, Mendikbud didampingi Dirjen Pendidikan Tinggi Djoko Santoso dan Ketua Panitia Pelaksana SNMPTN 2013, Ahkmaloka. Jumpa pers juga dihadiri para pimpinan perguruan tinggi negeri  (PTN) dari berbagai wilayah di Indonesia.
Akhmaloka mengatakan, seluruh PTN terlibat dalam kepanitiaan SNMPTN 2013. “Diikuti 61 perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Kemungkinan tambah satu lagi, dari UIN Wali Songo, Semarang,” ujar Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) itu. Ia menambahkan, selain UIN Wali Songo Semarang, Universitas Terbuka (UT) juga mengajukan permintaan untuk mengikuti SNMPTN 2013.
Selain pembebasan dari biaya pendaftaran, hal lain yang membedakan SNMPTN 2013 dengan SNMPTN 2012 adalah kuota siswa yang ditentukan dari akreditasi sekolah. Jika pada SNMPTN 2012 akreditasi sekolah menentukan jumlah siswa yang boleh mendaftar SNMPTN, berbeda dengan tahun mendatang. Di tahun 2013, akreditasi sekolah tidak menentukan kuota siswa. Semua siswa bisa mendaftarkan diri menjadi peserta SNMPTN tanpa tergantung akreditasi sekolahnya.
“Semua siswa dari SMA, SMK manapun, atau yang sederajat, akreditasi apa saja, boleh mendaftar 100 persen. Karena biaya ditanggung pemerintah. Jadi kita juga harus terbuka untuk siswa seluruh Indonesia,” terang Akhmaloka. (DM)

UJIAN NASIONAL TAHUN INI ADA 20 PAKET

0 komentar


JakartaPemerintah tetap berencana menyelenggarakan Ujian Nasional tahun depan. Sejumlah perubahan dilakukan, salah satunya 20 variasi soal, berbeda dengan UN tahun 2012 yang memiliki lima variasi soal.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyampaikan, secara legal yuridis pelaksanaan UN ada dasar undang-undang dan peraturan pemerintahnya. Kemudian dari sisi akademik sampai bentuk soal pilihan ganda juga ada dasarnya. “Insya Allah tahun depan UN tetap dilakukan, tetapi ada beberapa perubahan,” katanya saat memberikan keterangan pers di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, (11/10).
Jika pada tahun ini hanya ada lima macam variasi soal untuk 20 peserta didik dalam satu kelas, maka pada tahun depan disiapkan 20 macam variasi soal. “Setiap peserta didik dalam satu kelas akan mengerjakan soal yang berbeda semua. Ini yang diuji kemampuan perseorangan, bukan kolektif. Kita ingin tingkatkan kekhusyukan peserta,” katanya.
Adapun terkait standar kelulusan, Mendikbud mengatakan, ada kemungkinan untuk meningkatkan dari 5,5 menjadi 6. Alternatif lainnya, standar nilainya tetap 5,5 tetapi derajat kesulitan soal ditingkatkan.  Pada tahun ini proporsi tingkat kesulitan soal adalah 10 persen mudah, 80 persen sedang, dan 10 persen sukar. Formulasi pada tahun depan kemungkinan menjadi 10 persen mudah, 70 persen sedang, dan 20 persen sukar. “Masih belum, akan kami matangkan bersama dengan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Pemikiran untuk meningkatkan ada, dengan kemungkinan tingkat kesulitan,” katanya.
Mendikbud menambahkan, seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada tahun depan dibagi menjadi tiga jalur. Sebanyak 50 persen akan menggunakan jalur undangan, 30 persen jalur ujian tertulis, dan 20 persen jalur mandiri. Mendikbud menyebutkan, nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa IPB yang diterima melalui jalur undangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan.  “Melalui jalur undangan,  yang dipakai untuk menentukan kelulusan adalah nilai UN dan rapor.”
Ketua BSNP Muhammad Aman Wirakartakusumah mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan kisi-kisi soal UN dan diharapkan selesai pada November mendatang. Menurut dia, kisi-kisi soal UN tidak jauh berbeda dengan kisi-kisi soal tahun ini karena kisi-kisi tersebut dikembangkan dari standar isi. "Kisi-kisi hanya bersifat lebih operasional. Bank dari kisi-kisi sudah ada," katanya. (PIH)

Ketua Kabalitbang : Tidak Lulus Bukan Akhir Segalanya

0 komentar
JAKARTA - Luapan kegembiraan tengah membuncah dalam diri para pelajar kelas XII di seluruh Indonesia. Mereka yang telah dinyatakan lulus bersiap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Namun, di balik kegembiraan para pelajar tersebut, sejumlah 0,5 persen dari dua juta peserta Ujian Nasional (UN) SMA/SMK/MA dan sederajat terpaksa menunda kelulusan mereka. Ketua Kabalitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Khairil Anwar menyebutkan, meski tingkat kelulusan meningkat, kita harus tetap berempati terhadap mereka yang tidak lulus.

"Bagaimanapun juga, setengah persen dari dari total peserta UN SMA/SMK/MA dan sederajat tahun ini adalah manusia. Maka, jangan hanya melihat jumlah saja, tapi kita harus tetap berempati," ujar Khairil ketika berbincang dengan Okezone, Minggu (27/5/2012).

Dia menyebutkan, keputusan lulus atau tidaknya siswa tidak hanya mempertimbangkan nilai UN tapi juga nilai Ujian Sekolah dengan komposisi 40-60 persen. "Saya kira, ketidaklulusan sudah memperhitungkan nilai UN dan ujian sekolah. Jadi ujian sekolah anak tersebut dinilai kurang, maka ke depan usahanya harus lebih ditingkatkan," katanya menjelaskan.

Menurut Dekan Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut, tidak lulus dalam UN bukanlah akhir dari segalanya. Maka, dia mengimbau agar para pelajar yang tidak lulus tetap bersemangat.

"Ikut ujian tidak hanya soal kelulusan. Jika seorang anak tidak lulus, bukan berarti akhir dari segalanya sebab masih ada kesempatan lain seperti Paket C atau kesetaraan maupun ikut UN tahun berikutnya," tutur Khairil.

Dia menegaskan, para pelajar yang akan mengikuti paket C tidak perlu merasa khawatir akan adanya perbedaan antara ijazah paket C dengan UN. "Tidak usah khwatir. Paket C merupakan program kesetaraan sehingga tidak akan berbeda dengan UN," tukasnya.

Meski demikian, dia berpesan agar para pelajar yang tidak lulus dan akan mengikuti Paket C harus mempersiapkan diri dengan baik lebih baik. "Ujian bukan tebak-tebakan. Maka, hendaknya mereka belajar lagi dengan lebih baik selama kurang lebih dua bulan ini. Sehingga mendapatkan hasil yang baik pada ujian paket C," imbuhnya.

Prom Night, Wajib Enggak Sih?

0 komentar
JAKARTA - Apa itu prom night? Mungkin masih ada sebagian orang bertanya-tanya apa itu prom night. Kegiatan yang diadopsi dari budaya Barat ini merupakan sebuah acara terakhir untuk mengenang masa-masa SMA dan pesta dansa menjadi bagian identik yang menempel di acara tersebut.

Di Indonesia maupun negara Asia lainnya, prom night bukanlah sebuah hal baru. Bahkan, sejumlah SMA baik negeri maupun swasta di ibu kota menggelar acara tersebut dengan berbagai konsep unik dan menarik. Namun, tidak semua sekolah melakukan kegiatan ini.

Risvi, pelajar SMAN 3 Bogor mengungkapkan, sekolahnya memang tidak menggelar acara prom night. "Enggak ada prom night, hanya acara perpisahan biasa dengan teman-teman seangkatan," kata Risvi ketika berbincang dengan Okezone, Minggu (27/5/2012).

Menurut Risvi, ada atau tidak acara prom night tidak berdampak apapun bagi dirinya. "Prom night ada atau tidak, ya tidak masalah," ujarnya menambahkan.

Tidak hanya Rivsi, pelajar Yayasan Perguruan Rakyat 1 Nafila Atika Putri serta pelajar SMAN 1 Pakem Yogyakarta Atas Bening Prabawati menyebutkan, tidak ada prom night yang direncanakan oleh sekolah. Pihak sekolah hanya menyediakan acara perpisahan dan wisuda sederhana.

Sabtu, 26 Mei kemarin, pengumuman kelulusan SMA/SMK/MA dan sederajat serentak dilakukan di seluruh Nusantara. Tiap sekolah diberikan kebijakan tersendiri untuk memberitahukan pengumuman kelulusan kepada siswa.(mrg)(rhs)

Tingkat Kelulusan SMA Meningkat Hingga 99,5%

0 komentar
JAKARTA - Sebanyak 99,5 persen siswa sekolah menengah atas (SMA) serta madrasah aliyah (MA) dinyatakan lulus Ujian Nasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh mengatakan tingkat kelulusan tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu.
“Ada kenaikan dari segi kelulusan,” kata M. Nuh di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2012.
Menurut data Kementerian, tahun ini ada 1,52 juta siswa SMA dan MA yang mengikuti Ujian Nasional (UN). Sebanyak 7,5 ribu peserta UN dinyatakan tidak lulus. Tahun lalu, kata Nuh, tingkat kelulusan sedikit lebih rendah, yakni 99,2 persen.
Tahun ini setidaknya ada 15 ribu sekolah yang tingkat kelulusan siswanya mencapai 100 persen. Di sisi lain, ada empat sekolah yang tingkat ketidaklulusannya mencapai 100 persen.
Empat sekolah itu tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Keempat sekolah tersebut menampung tidak lebih dari 20 siswa. Bahkan, ada satu sekolah yang hanya mengajar empat siswa. "Itu angkatan pertama," kata Nuh. Nama empat sekolah tersebut tak boleh dirinci karena pengumuman kelulusan baru akan dilaksanakan dua hari mendatang.
Di sisi lain, sekolah-sekolah dengan nilai UN murni tertinggi tersebar di beberapa provinsi, antara lain Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali.

Tingkat Kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan Meningkat Hingga 99,7%

0 komentar
SMK Lulus 99,7 persen
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan tahun ini tingkat kelulusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai 99,7 persen. Dari 1,03 juta peserta Ujian Nasional (UN), ada 2.925 siswa yang tidak lulus ujian akhir. “Sama seperti SMA (Sekolah Menengah Atas), tingkat kelulusan SMA juga meningkat,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di kantor Kementerian pada 24 Mei 2012 siang.
Adapun tingkat kelulusan siswa Sekolah Menengah Atas mencapai 99,5 persen dari total 1,52 juta siswa. Dari 15 ribuan SMA di seluruh Indonesia, hanya empat sekolah yang siswanya tidak lulus semua.
Tingkat ketidaklulusan pada 2012 ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Pada tahun ajaran 2010-2011, data Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyatakan setidaknya ada 7,19 persen atau 67.935 siswa tidak lulus. Sedangkan pada 2012 hanya 0,28 persen.
Jumlah ketidaklulusan tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 357 atau 3,5 persen siswa SMK asal NTT dinyatakan tidak lulus ujian. Disusul dengan Provinsi Maluku. Di Maluku, tingkat ketidaklulusan mencapai 3,4 persen atau 146 siswa.
Nuh mengatakan pengumuman kelulusan siswa SMA, SMK, dan Madrasah Awaliyah akan disampaikan serentak pada Sabtu 26 Mei 2012. Pengumuman kelulusan disampaikan langsung oleh masing-masing sekolah. Nuh mengimbau agar siswa tidak merayakan kelulusan dengan mencoret-coret baju. “Jangan coret-coret baju,” katanya. | sumber: tempo.co

Jadwal Ujian Nasional SMP

0 komentar
Buat adik-adik yang belum mengetahui tentang jadwal ujian nasional SMP yang benar ini dia jadwal yang diberikan oleh BSNP


UN 2012 Tetap Dijalankan

0 komentar


Adanya sementara keraguan dari sebagian kalangan tentang Ujian Nasional ternyata ditepis secara resmi oleh Kementrian Pendidikan Nasional RI. Adalah Prof. DR. Fasli Jalal yang menjabat Wakil Mendiknas yang menyatakan bahwa Ujian Nasional akan tetap dilaksanakann karena sudah didukung oleh presiden dan menteri. Pernyataan itu disampaikan oleh Prof. DR. Fasli Jalal dalam pidatonya saat membuka Lokakarya Manajemen Penyelenggaraan Ujian Nasional 2012 yang mulai 23-25 di Hotel Salak, Bogor.
Dilain pihak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional (Balitbang Kemdiknas, Khairil Anwar, menyatakan kebijakan UN tidak akan berubah. Dan sepengetahuannya belum ada arahan dari Mendiknas untuk melakukan perubahan kebijakan UN.
“Kebijakan UN sebagai penentu kelulusan tidak akan berubah dengan porsi 60:40, namun secara teknis akan terus disempurnakan. Dan juga akan kita kaji mengenai tingkat kesulitan soal, distribusi dan pengamanannya,” tutur Khairil, Senin (26/9).
Meski begitu, untuk menjamin kualitas UN agar mengalami peningkatan kualitas di setiap tahunnya, Balitbang Kemdiknas bekerjasama dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menggelar lokakarya nasional dengan tema “Manajemen Penyelenggaraan Ujian Nasional 2012: Peningkatan Kualitas, Akseptabilitas, dan Kredibilitas Ujian Nasional”.
Lokakarya nasional ini digelar di Bogor selama tiga hari, 23-25 September 2011, dan dihadiri oleh seluruh pihak terkait. Seperti seluruh Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia, perwakilan guru, komite sekolah, dewan pendidikan dan lain sebagainya.
“Lokakarya ini merupakan forum diskusi perumusan untuk UN yang lebih baik. Karena UN ini sendiri mendapat dukungan beragam pihak,” kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas), Fasli Jalal, saat membuka lokakarya tersebut, Jumat (23/9), di Kantor Pusat Kemdiknas, Jakarta.
Fasli menjelaskan, dalam lokakarya ini, nantinya secara khusus akan dibicarakan mengenai evaluasi UN sebelumnya seperti memperbaiki organisasi, manajemen, dan mekanisme penyelengaraan UN tahun depan. “Ini untuk mendapatkan hasil ujian yang berkualitas, kredibel dan akseptebel. Juga mampu meningkatkan kejujuran,” ujar Fasli.
Nilai UN Bisa Dijadikan Syarat Untuk Seleksi PTN
Tahun 2012 hasil ujian nasional (UN) bisa diintegrasikan untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Terlebih, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama.
Hal itu diungkapkan peneliti pendidikan dari Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Drs. Safari, M., P.A.U. kepada wartawan di sela-sela lokakarya pendidikan Kota Bandung di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 9, Jln. Soekarno-Hatta Bandung, Rabu (28/9).
“Namun pasti atau tidaknya adalah kebijakan pemerintah, saya tidak bisa memastikan,” ungkap Safari.
Dikatakan, keinginan diintegrasikan nilai UN ke PT ini, karena nilai UN-nya sama (standar). Sementara perguruan tinggi negeri hasil ujiannya belum standar. “Inilah yang menjadi dasar, kami menginginkan nilai UN bisa menjadi syarat masuk ke PTN,” tandasnya.
Menurutnya, secara pelaksanaan, UN sudah berjalan lancar dan sempurna. Yang perlu disempurnakan, adalah masalah teknisnya saja, terutama untuk masuk ke PTN.
“PTN harus menerima, karena wacana ini sudah dibicarakan dan disetujui semua pihak,” tambahnya.
Menurutnya, dari hasil penelitian, pelaksanaan UN di Indonesia dicemburui negara lain, terutama dari sisi teknis pelaksanaan. Selain itu, standar nilai UN pun sama, yakni 5,5 sekalipun standar nilai UN masih terbilang kecil.
“Di negara lain, seperti Malaysia dan Singapura standar nilai ujian minimal 7,” tandasnya.
Safari menyebutkan, UN untuk mengukur kemampuan siswa yang dilaksanakan secara nasional. Sementara materi yang diujikan adalah minimal pelajaran yang telah diajarkan di sekolah.
“Tidak mungkin materi yang diujikan adalah pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah,” katanya.
Adanya yang kontra mengenai UN ini, karena materi yang di UN tidak sesuai dengan yang diajarkan. Safari mengatakan, harusnya sekolah introspeksi, karena para gurunya mengajar tak benar.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Prof. Dr. Wahyudin Zarkasyi menyebutkan, diintegrasikannya hasil UN untuk masuk PTN memang sudah dibicarakan dan akan diujicobakan pada tahun 2012 mendatang. Namun, memang ada beberapa teknis pelaksanaan yang harus disempurnakan.
“Khusus mekanisme pelaksanaan UN yang diintegrasikan masuk ke PTN,” tambahnya.
Wahyudin mengaku sangat mendukung hasil UN bisa dijadikan prasayarat untuk masuk PTN. “Namun ada beberapa yang harus disempurnakan,” tandasnya.
Sementara Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung, Kusmeni Hartadji menilai, pemeritah belum siap mengintegrasikan hasil UN untuk menjadi prasyarat masuk ke PTN. Selain sistem pelaksanaan yang belum sempurna, masih terjadi ketidakjujuran di antara para siswa maupun pengawas dalam pelaksanaan UN.

Mutu Pendidikan

0 komentar

Ujian itu perlu atau tidak ?

Pertanyaan ini selalu menjadi polemik di negara manapun antara memilih `melaksanakannya atau tidak, atau me-nasionalkannya or me-lokalkannya.
Sistem ujian/ulangan sekolah2 di Jepang menarik untuk kita cermati.
Pendidikan dasar (shougakkou) tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas satu secara otomatis akan naik ke kelas dua, demikian seterusnya. Ujian akhir pun tidak ada, karena SD dan SMP masih termasuk kelompok compulsoy education, sehingga siswa yang telah menyelesaikan studinya di tingkat SD dapat langsung mendaftar ke SMP.
Lalu bagaimana menilai mutu pendidikan ?
Tentu saja guru tetap melakukan ulangan sekali2 untuk mengecek daya tangkap siswa. Dan penilaian ulangan pun tidak dengan angka tetapi dengan huruf : A, B, C, kecuali untuk matematika. Dari kelas 4 hingga kelas 6 juga dilakukan test IQ untuk melihat kemampuan dasar siswa. Data ini dipakai bukan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan hasil test IQ-nya, tetapi untuk memberikan perhatian lebih kepada siswa dengan kemampuan di atas normal atau di bawah normal. Perlu diketahui, siswa2 di Jepang tidak dikelompokkan berdasarkan kepandaian, tetapi semua anak dianggap `bisa` mengikuti pelajaran, sehingga kelas berisi siswa dengan beragam kemampuan akademik.
Compulsory Education di Jepang dilaksanakan dengan prinsip memberikan akses penuh kepada semua anak untuk mengenyam pendidikan selama 9 tahun (SD dan SMP) dengan menggratiskan tuition fee, dan mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan anak (ditetapkan dalam Fundamental Law of Education). Untuk memudahkan akses, maka di setiap distrik didirikan SD dan SMP walaupun daerah kampung dan siswanya minim (per kelas 10-11 siswa). Orang tua pun tidak boleh menyekolahkan anak ke distrik yang lain, jadi selama masa compulsory education, anak bersekolah di distrik masing2. Tentu saja mutu sekolah negeri di semua distrik sama, dalam arti fasilitas sekolah, bangunan sekolah, tenaga pengajar dengan persyaratan yang sama (guru harus memegang lisensi mengajar yang dikeluarkan oleh Educational Board setiap prefecture). Oleh karena itu mutu siswa SD dan SMP di Jepang yang bersekolah di sekolah negeri dapat dikatakan `sama`, sebab Ministry of Education menkondisikan equality di semua sekolah. Saat ini tengah digalakkan program reformasi yang memberi kesempatan kepada sekolah untuk berkreasi mengembangkan proses pendidikannya, tetapi tetap saja dalam pantauan MOE.
Di tingkat SMP dan SMA, sama seperti di Indonesia, ada dua kali ulangan, mid test dan final test, tetapi tidak bersifat wajib atau pun nasional. Di beberapa prefecture yang melaksanakan ujian, final test dilaksanakan serentak selama tiga hari, dengan materi ujian yang dibuat oleh sekolah berdasarkan standar dari Educational Board di setiap prefektur. Penilaian kelulusan siswa SMP dan SMA tidak berdasarkan hasil final test, tapi akumulasi dari nilai test sehari2, ekstra kurikuler, mid test dan final test. Dengan sistem seperti ini, tentu saja hampir 100% siswa naik kelas atau dapat lulus.
Selanjutnya siswa lulusan SMP dapat memilih SMA yang diminatinya, tetapi kali ini mereka harus mengikuti ujian masuk SMA yang bersifat standar, artinya soal ujian dibuat oleh Educational Board di setiap prefektur. Di Aichi prefecture, SMA-SMA dikelompokkan dengan pengelompokan A, B. Pengelompokan tersebut dibuat dalam proses memilih SMA. Setiap siswa dapat memilih satu sekolah di kelompok A dan satu sekolah di kelompok B. Jika si siswa lulus dalam kelompok A, maka secara otomatis dia gugur dari kelompok B. Dalam memilih SMA, siswa berkonsultasi dengan guru, orang tua atau disediakan lembaga khusus di Educational Board yang bertugas melayani konsultasi dalam memilih sekolah. Ujian masuk pun hampir serentak di seluruh jepang dengan bidang studi yang sama yaitu, Bahasa Jepang, English, Math, Social Studies, dan Science. Di level ini siswa dapat memilih sekolah di distrik lain.
Seperti dipaparkan di atas, siswa SMA tidak mengikuti ujian kelulusan secara nasional, tetapi ada beberapa prefecture yang melaksanakan ujian. Penilaian kelulusan siswa berbeda di setiap prefecture. Mengingat angka Drop out siswa SMA meningkat di tahun 1990-an, maka beberapa sekolah tidak mengadakan ujian akhir, jadi kelulusan hanya berdasarkan hasil ujian harian.
Untuk masuk universitas, siswa lulusan SMA diharuskan mengikuti ujian masuk universitas yang berskala nasional. Ini yang dianggap `neraka` oleh sebagian besar siswa SMA. Sebagian dari mereka memilih untuk belajar di juku (les privat, seperti di Indonesia) untuk dapat lulus ujian masuk universitas. Ujian masuk PT dilakukan dua tahap. Pertama secara nasional- soal ujian disusun oleh Ministry of education, terdiri dari lima subject, sama seperti ujian masuk SMA-, selanjutnya siswa harus mengikuti ujian masuk yang dilakukan masing2 universitas, tepatnya ujian masuk di setiap fakultas. Skor kelulusan adalah akumulasi ujian masuk nasional dan ujian di setiap PT. Seperti halnya di Indonesia, skor hasil UMPTN tidak diumumkan, tetapi jawaban ujian diberitakan via koran, TV atau internet, sehingga siswa dapat mengira2 sendiri berapa total score yg didapat. Siswa yang memilih Universitas dg skor tinggi, tapi ternyata skornya tidak memdai, dapat mengacu ke pilihan universitas ke-2. Namun jika skornya tidak mencukupi, maka siswa tidak dapat masuk Universitas. Selanjutnya dia dapat mengikuti ujian masuk PT swasta atau menjalani masa ronin (menyiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk di tahun berikutnya) di prepatory school (yobikou)
Penilain mutu pendidikan di Jepang, dengan kata lain dilakukan dengan menstandarkan ujian masuk SMA dan PT, tentu saja sistem ini bisa berjalan karena pemerintah di Jepang pun berusaha maksimal untuk menyamakan kondisi public education-nya, dalam arti menyediakan infra struktur yang sama untuk setiap jenjang pendidikan di daerah.
Saat ini gaung autonomy daerah makin kencang di Jepang, seberapa besar tarik ulur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sektor pendidikan menjadi salah satu pengamatan yang menarik bagi saya pribadi. Nuansa kebebasan untuk mengembangkan pendidikan berdasarkan potensi dan karakter daerah sangat kental terlihat ketika saya mengunjungi sekolah2 di Jepang.

Mutu Pendidikan

0 komentar
Ujian itu perlu atau tidak ?

Pertanyaan ini selalu menjadi polemik di negara manapun antara memilih `melaksanakannya atau tidak, atau me-nasionalkannya or me-lokalkannya.
Sistem ujian/ulangan sekolah2 di Jepang menarik untuk kita cermati.
Pendidikan dasar (shougakkou) tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas satu secara otomatis akan naik ke kelas dua, demikian seterusnya. Ujian akhir pun tidak ada, karena SD dan SMP masih termasuk kelompok compulsoy education, sehingga siswa yang telah menyelesaikan studinya di tingkat SD dapat langsung mendaftar ke SMP.
Lalu bagaimana menilai mutu pendidikan ?
Tentu saja guru tetap melakukan ulangan sekali2 untuk mengecek daya tangkap siswa. Dan penilaian ulangan pun tidak dengan angka tetapi dengan huruf : A, B, C, kecuali untuk matematika. Dari kelas 4 hingga kelas 6 juga dilakukan test IQ untuk melihat kemampuan dasar siswa. Data ini dipakai bukan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan hasil test IQ-nya, tetapi untuk memberikan perhatian lebih kepada siswa dengan kemampuan di atas normal atau di bawah normal. Perlu diketahui, siswa2 di Jepang tidak dikelompokkan berdasarkan kepandaian, tetapi semua anak dianggap `bisa` mengikuti pelajaran, sehingga kelas berisi siswa dengan beragam kemampuan akademik.
Compulsory Education di Jepang dilaksanakan dengan prinsip memberikan akses penuh kepada semua anak untuk mengenyam pendidikan selama 9 tahun (SD dan SMP) dengan menggratiskan tuition fee, dan mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan anak (ditetapkan dalam Fundamental Law of Education). Untuk memudahkan akses, maka di setiap distrik didirikan SD dan SMP walaupun daerah kampung dan siswanya minim (per kelas 10-11 siswa). Orang tua pun tidak boleh menyekolahkan anak ke distrik yang lain, jadi selama masa compulsory education, anak bersekolah di distrik masing2. Tentu saja mutu sekolah negeri di semua distrik sama, dalam arti fasilitas sekolah, bangunan sekolah, tenaga pengajar dengan persyaratan yang sama (guru harus memegang lisensi mengajar yang dikeluarkan oleh Educational Board setiap prefecture). Oleh karena itu mutu siswa SD dan SMP di Jepang yang bersekolah di sekolah negeri dapat dikatakan `sama`, sebab Ministry of Education menkondisikan equality di semua sekolah. Saat ini tengah digalakkan program reformasi yang memberi kesempatan kepada sekolah untuk berkreasi mengembangkan proses pendidikannya, tetapi tetap saja dalam pantauan MOE.
Di tingkat SMP dan SMA, sama seperti di Indonesia, ada dua kali ulangan, mid test dan final test, tetapi tidak bersifat wajib atau pun nasional. Di beberapa prefecture yang melaksanakan ujian, final test dilaksanakan serentak selama tiga hari, dengan materi ujian yang dibuat oleh sekolah berdasarkan standar dari Educational Board di setiap prefektur. Penilaian kelulusan siswa SMP dan SMA tidak berdasarkan hasil final test, tapi akumulasi dari nilai test sehari2, ekstra kurikuler, mid test dan final test. Dengan sistem seperti ini, tentu saja hampir 100% siswa naik kelas atau dapat lulus.
Selanjutnya siswa lulusan SMP dapat memilih SMA yang diminatinya, tetapi kali ini mereka harus mengikuti ujian masuk SMA yang bersifat standar, artinya soal ujian dibuat oleh Educational Board di setiap prefektur. Di Aichi prefecture, SMA-SMA dikelompokkan dengan pengelompokan A, B. Pengelompokan tersebut dibuat dalam proses memilih SMA. Setiap siswa dapat memilih satu sekolah di kelompok A dan satu sekolah di kelompok B. Jika si siswa lulus dalam kelompok A, maka secara otomatis dia gugur dari kelompok B. Dalam memilih SMA, siswa berkonsultasi dengan guru, orang tua atau disediakan lembaga khusus di Educational Board yang bertugas melayani konsultasi dalam memilih sekolah. Ujian masuk pun hampir serentak di seluruh jepang dengan bidang studi yang sama yaitu, Bahasa Jepang, English, Math, Social Studies, dan Science. Di level ini siswa dapat memilih sekolah di distrik lain.
Seperti dipaparkan di atas, siswa SMA tidak mengikuti ujian kelulusan secara nasional, tetapi ada beberapa prefecture yang melaksanakan ujian. Penilaian kelulusan siswa berbeda di setiap prefecture. Mengingat angka Drop out siswa SMA meningkat di tahun 1990-an, maka beberapa sekolah tidak mengadakan ujian akhir, jadi kelulusan hanya berdasarkan hasil ujian harian.
Untuk masuk universitas, siswa lulusan SMA diharuskan mengikuti ujian masuk universitas yang berskala nasional. Ini yang dianggap `neraka` oleh sebagian besar siswa SMA. Sebagian dari mereka memilih untuk belajar di juku (les privat, seperti di Indonesia) untuk dapat lulus ujian masuk universitas. Ujian masuk PT dilakukan dua tahap. Pertama secara nasional- soal ujian disusun oleh Ministry of education, terdiri dari lima subject, sama seperti ujian masuk SMA-, selanjutnya siswa harus mengikuti ujian masuk yang dilakukan masing2 universitas, tepatnya ujian masuk di setiap fakultas. Skor kelulusan adalah akumulasi ujian masuk nasional dan ujian di setiap PT. Seperti halnya di Indonesia, skor hasil UMPTN tidak diumumkan, tetapi jawaban ujian diberitakan via koran, TV atau internet, sehingga siswa dapat mengira2 sendiri berapa total score yg didapat. Siswa yang memilih Universitas dg skor tinggi, tapi ternyata skornya tidak memdai, dapat mengacu ke pilihan universitas ke-2. Namun jika skornya tidak mencukupi, maka siswa tidak dapat masuk Universitas. Selanjutnya dia dapat mengikuti ujian masuk PT swasta atau menjalani masa ronin (menyiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk di tahun berikutnya) di prepatory school (yobikou)
Penilain mutu pendidikan di Jepang, dengan kata lain dilakukan dengan menstandarkan ujian masuk SMA dan PT, tentu saja sistem ini bisa berjalan karena pemerintah di Jepang pun berusaha maksimal untuk menyamakan kondisi public education-nya, dalam arti menyediakan infra struktur yang sama untuk setiap jenjang pendidikan di daerah.
Saat ini gaung autonomy daerah makin kencang di Jepang, seberapa besar tarik ulur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sektor pendidikan menjadi salah satu pengamatan yang menarik bagi saya pribadi. Nuansa kebebasan untuk mengembangkan pendidikan berdasarkan potensi dan karakter daerah sangat kental terlihat ketika saya mengunjungi sekolah2 di Jepang.

Apa Perbedaan SMA dan SMK

0 komentar


1. SMA : SEKOLAH MENENGAH ATAS
Jadi ini adalah sebuah sekolah umum biasa. Mata pelajarannya juga umum, tanpa ada jurusan khusus.Kecuali IPA/IPS. Biasanya dipersiakan untuk SPMB.
Sedangkan SMK :SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.
Ini adalah sebuah sekolah Kejuruan. Ada beberapa mata pelajaran khusus yang memang harus dipelajari siswa untuk jadi trampil. Contohnya tata boga, komputer, elektro/listrik, pertambangan. Tapi sayangnya di SMK ku hanya terdapat 4 jurusan. Yaitu : otomotif, pertambangan, tata busana, dan komputer.Tapi bukan berarti tidak bisa ikut SPMB, bisa.....Tapi!!!!!!! Jam belajar untuk pelajaran umum tidak sebanyak di SMK.

2. Perbedaan yang utama adalah dari tujuan pendidikan itu sendiri. Kalo SMA tujuan utamanya diantara menghasilkan lulusan yang siap untuk menempuh pendidikan lebih tinggi (PT),sedangkan kalo SMK menghasilkan lulusan yang memilikai ketrampilan dan keahlian sesuai dengan program studinya. Sehingga tiap terjiun ke masyarakat (bekerja) seseai dengan bidang keahliannya. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

3. Kalo SMA itu menengah atas yang hanya mempelajari materi.....sedangkan SMK itu mempelajari materi dan banyak di prakteknya.

4. kalau SMA bidang ilmunya umum sedangkan SMk ilmunya sudah menjurus ke ketrampilan siswa, jadi diharapkan siswa lulus dari SMK sudah trampil dan dapat langsung bekerja.

5. kalau SMA banyak bertebaran tapi kalu SMK?????
SMK adalah tempat siswa yang memiliki bakat untut di tempa, tergantung kompetensinya,
berbasis pada pengetahuan life skill.

Intinya mau pilih SMA maupun SMK kalau itu kemauaan kamu dan dibarengi rasa sungguh-sungguh ingin belajar pasti kamu bisa mencapai cita-cita kamu !!!




Sumber:http://ayllacute.blogspot.com/2009/06/smk-tercinta.html